Etika Profesi Akuntansi dan Kasus Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntansi

Pengertian Etika dan Profesi

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga dengan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya.

Pengertian Etika Profesi Menurut Para Ahli :

Menurut Kaiser dalam  ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 )   

Etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Menurut (Anang Usman, SH., MSi.)

Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama.

Definisi Etika Profesi

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia. Etika profesi Berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek). Etika profesi memiliki konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, Contoh : Akuntan, Pers dan Jurnalistik, Dokter dan sebagainya.

Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan professsional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan  jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional.

Fungsi Kode Etik Profesi :

Sumaryono (1995) mengemukakan 3 alasannya yaitu :

1.    Sebagai sarana kontrol sosial.

2.    Sebagai pencegah campur tangan pihak lain.

3.    Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kelemahan Kode Etik Profesi

Idealisme terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya.

Etika Profesi Akuntansi

Dalam dunia lembaga akuntansi, ada yang namanya kode etik profesi akuntansi, seorang akuntan profesional harus memiliki Etika Profesi Akuntansi.  Di Indonesia, kode etik ini di gawangi oleh organisasi profesi akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Tujuan dari kode etik profesi akuntansi ini diantaranya adalah :

• Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

• Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.

• Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

• Untuk meningkatkan mutu profesi.

• Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

• Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

• Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

• Menentukan baku standar

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, meliputi 3 bagian:

1. Prinsip Etika,
2. Aturan Etika, dan
3. Interpretasi Aturan Etika

Prinsip Etika memberikan dasar kerangka bagi aturan etika yang mengatur suatu pelaksanaan jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh kongres serta berlaku untuk seluruh anggotanya Sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan mengikat hanya kepada anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika adalah interpretasi yang ditetapkan oleh Badan yang di bentuk oleh Himpunan setelah mendengarkan/memerhatikan tanggapan dari anggota dan juga pihak berkepentingan yang lain

Kemudian digunakan sebagai panduan menerapkan Aturan Etika tanpa bermaksud untuk membatasi lingkup dan juga penerapan nya.

Dalam kongresnya tahun 1973, IAI untuk pertama kalinya menetapkan Kode Etik bagi profesi Akuntan di Indonesia. Pembahasan mengenai kode etik IAI ditetapkan dalam Kongres VIII tahun 1998.

Prinsip Etika Profesi Akuntan

1.    Tanggung Jawab Profesi

Ketika melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional, setiap anggota harus mempertimbangkan moral dan juga profesional di dalam semua kegiatan yang dilakukan.

2.    Kepentingan Publik

Setiap anggota harus senantiasa bertindak dalam krangka memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan yang diberikan publik, serta menunjukkan komitmen nya sebagai profesional.

3.    Integritas

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota wajib memenuhi tanggung jawabnya sebagai profesional dengan tingkat integritas yang setinggi mungkin.

4.    Obyektivitas

Setiap anggota berkwajiban untuk menjaga tingkat ke-obyektivitas-nya dan terbebas dari benturan-benturan kepentingan dalam menjalankan tugas kewajiban profesional.

5.    Kompetensi dan sifat kehati-hatian profesional

Setiap anggota wajib menjalankan jasa profesional dengan kehati hatian, kompetensi dan ketekunan Juga berkewajiban untuk mempertahankan keterampilan profesional pada tingkatan yang dibutuhkan. Ini untuk memastikan bahwa klien mendapatkan manfaat dari jasa profesional yang diberikan dengan kompeten berdasar pada perkembangan praktik, legislasi serta teknik yang mutakhir.

6.    Kerahasiaan

Anggota harus menghormati kerahasiaan informasi selama melaksanakan jasa profisional tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut jika tanpa persetujuan terlebih dahulu, Kecuali memiliki hak atau kewajiban sebagai profesional atau juga hukum untuk mengungkapkan informasinya.

7.    Perilaku Profesional

Tiap anggota wajib untuk berperilaku konsisten dengan reputasi yang baik dan menjauhi kegiatan/tindakan yang bisa mendiskreditkan profesi.

8.    Standar Teknis

Anggota harus menjalankan jasa profesional sesuai standar teknis dan standar profesional yang berhubungan/relevan. Setiap anggota wajib untuk melaksanakan penugasan dari klien selama penugasan tersebut tidak berseberangan dengan prinsip integritas dan prinsip objektivitas

Dalam kode etik yang telah disebutkan pada Etika Profesi Akuntansi sudah diatur bagaimana para akuntan harus bertindak. Namun pada kenyataan, penyimpangan oleh para akuntan banyak terjadi.Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan tentu saja berdampak buruk terhadap nama baik maupun tingkat kredibilitas akuntan dimata publik. 

Contoh Kasus Etika Profesi Akuntansi 

“KPPU Denda PWC Rp 20 miliar”

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendenda Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi Sutanto & Rekan yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PWC) Rp 20 miliar. Denda tersebut harus dibayar maksimal 30 hari sejak pemberitahuan keputusan ke kas negara dengan uang paksa Rp 10 juta perhari. Ketua KPPU Syamsul Maarif saat membacakan keputusan KPPU, Kamis (24/6), mengatakan KAP Hadi Susanto terbukti dengan sengaja memberi interpretasi menyesatkan kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom), PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dan US Securities and Exchange Commission (Bapepam AS) mengenai standar audit khususnya AU 543. "Tindakan KAP Hadi Sutanto & Rekan yang sekarang bernama KAP Haryanto Sahari & Rekan mengakibatkan rusaknya kualitas audit KAP Eddy Prianto atas laporan keuangan konsolidasi Telkom 2002," ujar dia. Inti permasalahan dari perkara ini, jelas Syamsul, adalah keengganan KAP Hadi Sutanto & Rekan sebagai terlapor yang mengaudit laporan keuangan Telkomsel tahun buku 2002 untuk berasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto terhadap laporan keuangan konsolidasi Telkom tahun buku 2002. "Terlapor beralasan untuk menghindari resiko yang dapat merugikan jika terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto," tutur dia. Keengganan ini dipicu keraguan terlapor terhadap kelayakan hak praktek KAP Eddy Pianto di hadapan Bapepem AS. Selain meragukan kelayakan, terlapor juga meminta Telkom memberikan akses penuh untuk membaca filing form 20-F. Permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Telkom. Dalam analisa KPPU, jelas Syamsul yang ketika itu didampingi anggota KPPU Pande Radja Silalahi dan M. Iqbal, penolakan terlapor untuk terasosiasi dengan alasan meragukan hak praktek KAP Eddy pianto berada di luar kewenangan terlapor. Ucok Ritonga - Tempo News Room

Analisis Kasus:

Pada kasus diatas telah dijelakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik dan praktik persaingan tidak sehat antar Kantor Akuntan Publik. KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan yang mengaudit Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 (anak perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia) tidak bersedia terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto untuk menghindari risiko yang dapat merugikan jika terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto dan menolak hasil auditnya untuk diacu dalam pekerjaan audit KAP Eddy Pianto karena keraguan kelayakan hak berpraktek KAP Eddy Pianto. Kejadian ini dianggap melanggar kode etik karena KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan tidak memiliki kewenangan dan tidak sepatutnya untuk menilai kualifikasi KAP lainnya (Eddy Pianto).

Tindakan KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan menyebabkan persaingan tidak sehat berupa menyebabkan competitive harm dan consumer harm. Bagi KAP Eddy Pianto, yaitu menimbulkan pernilaian bahwa KAP Eddy Pianto tidak dapat menyelesaikan dan tidak mampu melakukan pekerjaan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Telkom tersebut. Penilaian tersebut mengakibatkan menurunnya reputasi KAP second layer  (KAP Eddy Pianto) pada umumnya di mata perusahaan pengguna jasa audit first layer (Drs. Hadi Sutanto & Rekan), sehingga pilihan perusahaan pengguna jasa audit first layer tetap terkonsentrasi pada KAP first layer. Hal ini jelas menggambarkan persaingan yang tidak sehat antar KAP. Kejadian tersebut tidak hanya merugikan KAP Eddy Pianto tapi juga merugikan PT. Telkom, sebagai pengguna jasa audit terpaksa harus mengeluarkan tambahan waktu, tenaga, dan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan bila proses pelaksanaan audit berjalan normal. 

Kejadian diatas hanya salah satu contoh pelanggaran kode etik dalam dunia akuntan. Dalam menghadapi keadaan seperti ini, akuntan perlu untuk terus berpegang pada kode etik profesi akuntan dan bila kode etik tidak dapat memberikan pengarahan yang jelas maka akuntan harus kembali pada etika dan nilai-nilai yang Ia percayai. Dengan kejadian seperti ini seharusnya sesama KAP perlu kerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan tugasnya serta patuh terhadap kode Etik Akuntan Indonesia agar terhindar dari persaingan usaha dan konflik kepentingan. Perusahaan dan KAP juga harus menjalankan tugas sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Referensi:

Brooks, Leonard J. 2007. Etika Bisnis & Profesi, Edisi 5. Penerbit Salemba Empat

Triyono, Anang. 2010. Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha: Studi Kasus Pada Audit PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Tesis Program Magister Perencanaan & Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Jakarta

Tempo. 2004. KPPU Denda PwC Rp. 20 miliar. Juni 2004.

http://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/iai-pengertian-etika-profesi-akuntansi-serta-8-prinsip-dasar-kode-etik-lengkap/ (diakes, 14 Oktober 2017).